Pemilihan Kepala Daerah (02)

Berangkat dari dasar pemikiran diatas maka, alangkah sangat baik bila topik ini kita persempit dengan lebih memfokuskan kepada unsur pasangan calon. Bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mesti dituntun dalam rangka perebutan kekuasaan secara beradab dan damai yang berbentuk pilkada tersebut-meminjam istilah J. Kristiadi dari CSIS-adalah suatu keniscayaan.

Sebagai suatu yang baru, tentu saja belum seorang pun yang berpengalaman dalam pelaksanaan pilkada, baik penyelenggara, peserta (pasangan calon) maupun pemilik. Semuanya sedang belajar bagaimana menjadi peserta yang baik didalam mensukseskan pemilihan kepala daerah mereka.

IMG_0160

Baliho itu terpampang….MARI KITA SUKSESKAN PEMILU YANG BERKUALITAS.

Sebuah harapan akan Pilkada yang LUBER & JURDIL.

Saat ini terasa sekali makin tumbuhnya kedewasaan berfikir para pemilih. Maka, jika ada calon yang memaksakan diri melakukan “serangan fajar”, boleh jadi akhirnya pemilih tersebut akan berpaling ke calon lain.

Kalau perlu para pemilih akan menerima uangnya tetapi belum tentu memilih calon bersangkutan. Atau, bisa saja calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diperdaya oleh anggota Tim Suksesnya sendiri. Belum tentu uang yang disediakan benar-benar diterima oleh para pemilih. Bagaimanapun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, pemantau dan pengawas pilkada akan sangat berperan besar mengingatkan masyarakat pemilih untuk menolak politik uang.

Rekan-rekan, sebelum saya menceritakan seputar even akbar ini, mari kita mendefinisikan beberapa hal berkaitan dengan PILKADA itu sendiri sebagai wacana pembuka

Bingun

Apa itu PILKADA?

DEFINISI PILKADA

Yang dimaksud dengan PILKADA atau Pemilihan Kepala Daerah itu adalah : Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

(Pasal 1 ayat (1) PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). mengatur tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk propinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.”

Sedangkan (Pasal 1 ayat (2) PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) mengatur beberapa butir a.l :

1). Peserta pemilihan adalah pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. (Pasal 36 ayat 1)

2). Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon jika memenuhi syarat sekurang-kurangnya memiliki 15% dari jumlah kursi yang ada di DPRD atau 15% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah bersangkutan. (Pasal 36 ayat 2)

3). Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon.

4). Pasangan calon yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik lain. (Pasal 37)

5). Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Persyaratan Pasangan Calon
(beberapa calon)

Berusia minimal 30 tahun.

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara perdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. (Pasal 38 ayat f)

Memiliki NPWP.

Lantas bagaimana menetapkan Kepala Daerah ? 1).Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. 2).Pasangan calon yang memperoleh lebih dari 25% dari jumlah suara yang sah, pasangan calon dengan perolehan suara terbesar ditetapkan sebagai calon terpilih. 3).Jika ada lebih dari satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 25% dan memiliki perolehan suara yang sama, maka pasangan terpilih ditentukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. 4).Jika tidak ada pasangan yang memperoleh suara 25 % maka pasangan pemenang pertama dan kedua akan mengikuti putaran kedua.

One thought on “Pemilihan Kepala Daerah (02)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s