Membangun MANUSIA Karya

Sebuah Kesadaran Baru ?

Adalah naif untuk menyatakan bahwasanya kegagalan sistem pendidikan formal (formal education system) tersebut merupakan satu-satunya penyebab atas semua permasalahan di atas. Namun, kita juga harus mengakui bahwa sebagian besar pernyataan terdahulu yang begitu menonjolkan pentingnya perluasan kesempatan bersekolah formal -demi memacu pertumbuhan ekonomi; meningkatkan taraf hidup, terutama kalangan penduduk miskin; menciptakan lapangan kerja yang luas dan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memperoleh kemajuan; dan mendorong terciptanya sikap-sikap positif yang serba “modern”– terlampau berlebihan, sehingga gagal memperhitungkan segala kelemahan dan dampak negatifnya.

01

05

Ket. : Ternyata pada point 2, jenis setengah pengangguran menempati urutan tertinggi. Yang dimaksud dengan setengah pengangguran adalah “orang kota” yang punya “pekerjaan” tapi “nomaden” sifatnya.

Pernyataan ini juga yang membubungkan harapan orangtua untuk menyekolahkan anak. Bertolak dari itulah, lebih-lebih dalam tahun ajaran baru seperti sekarang ini, perlu ditanamkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat bahwa pengembangan sistem pendidikan formal belum tentu menjamin akan meningkatnya kapasitas ilmiah dan pengetahuan penduduk; bahwa ijazah dan gelar yang serba hebat itu tidaklah identik dengan keandalan dan kecakapan untuk melakukan fungsi-fungsi produktif; bahwa sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada lapangan kerja di sektor perkotaan modern justru dapat “mengacaukan” kualitas pendidikan dan aspirasi anak didik; dan bahwa investasi yang berlebihan dalam sistem pendidikan formal, terutama di tingkat sekolah menengah dan yang lebih tinggi, hanya akan mengalihkan sumber daya yang langka dari berbagai aktivitas lainnya yang secara sosial lebih produktif dan karenanya bukan merupakan pendorong, melainkan justru menjadi penghambat pembangunan nasional.

Sekali lagi, kenyataan di atas patut diajukan untuk mengkritisi dunia pendidikan kita saat ini. Pendidikan belum mampu meminimalisir jumlah pengangguran, tetapi ikut menyesakkan jumlah pengangguran, atau dalam bahasa lain, pendidikan kita masih menjadi mesin pencipta pengangguran dan pemiskinan. Di sini, tentunya kualitas pendidikan kita dipertanyakan dan harus ditata ulang.

Alternatif Pemecahan

Untuk itu, ada empat formulasi kebijakan yang bisa dijadikan alternatif pemecahan persoalan di atas, sehingga menciptakan hubungan yang positif
antara pendidikan dan pembangunan, bukannya antara pendidikan dan
pengangguran.

Pertama,laju pertambahan biaya pendidikan dalam anggaran belanja nasional perlu ditekan agar lebih sedikit lambat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada masa lalu. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat menyisihkan lebih banyak dana anggaran untuk membiayai program-program penciptaan kesempatan kerja secara langsung, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Lebih lanjut, alokasi sebagian besar anggaran pendidikan yang tersedia hendaknya dipusatkan untuk pembangunan pendidikan dasar, bukannya untuk pendidikan lanjutan dan tinggi.

Kedua, penyediaan subsidi untuk pendidikan di tingkat yang lebih tinggi (menengah dan universitas) seharusnya dikurangi sebagai usaha untuk mengatasi distorsi permintaan agregat (individu) terhadap pendidikan. Kebijakan subsidi sedapat mungkin harus diarahkan agar individu (bukan keluarganya atau masyarakat secara keseluruhan) yang akan menanggung sebagian besar biaya pendidikannya, jika ia memang berniat meneruskannya ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan baik secara langsung (misalnya, melalui pemberian dana pinjaman pendidikan yang harus dibayar kembali bila si pelajar telah bekerja), maupun secara tidak langsung (misalnya, lewat program wajib kerja sama di daerah-daerah terpencil guna menunjang kepentingan pembangunan di pedesaan). Pada saat yang sama, pada golongan yang berpendapatan rendah perlu diberi bantuan subsidi yang cukup agar mereka dapat mengatasi besarnya biaya-biaya (pribadi) pendidikan.

02

06

ket. : Bagaimana desa bisa menjadi “kekuatan” ekonomi, kalau jumlah “orang” menganggur 3 x lipat orang kota

Ketiga, penyesuaian kurikulum sekolah dasar dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan pedesaan. Kurikulum perlu diorientasikan kepada pekerjaan khas pedesaan, baik itu pertanian skala kecil, pertukangan serta usaha-usaha wiraswasta, maupun jasa-jasa pelayanan komersial guna memenuhi kebutuhan penduduk desa. Akan tetapi, orientasi ini tidak akan mendapat dukungan yang positif dan efektif dari masyarakat tanpa terciptanya peluang-peluang ekonomi yang nyata di pedesaan, baik itu bagi petani kecil, para tukang, dan wiraswasta lain. Jika tidak tercipta, maka selama itu pula para pelajar akan terus mengejar lembaran-lembaran ijazah formal untuk dijadikan bekal dalam mencari peruntungan di daerah perkotaan.

Sektor Informal :

1.  Menyiapkan Program pelatihan

2.  Menyiapkan peralatan pelatihan

3.  Menyediakan tenaga pelatihan

4.  Menempatkan output pelatihan (AKL, AKAA, AKAN)

 

Sektor Formal :

1.  Menyiapkan informasi pasar kerja melalui AKL, AKAA, AKAN bagi pencari lowongan kerja

2.  Menyalurkan dan menempatkan tenaga kerja pada lowongan kerja yang tersedia

3.  Mengevaluasi (membina dan monitoring)

4.  Pelatihan peningkatan produktifitas tenaga kerja

 

Pemasaran output pelatihan ;

1.  Menciptakan lapangan kerja Invelemen gresen)

2.  Membuka kesempatan kerja, berusaha serta pemberdayaan masyarakat

3.  Mendorong percepatan perluasan kesempatan melalui Peningkatan skill, agar memiliki daya saing dan ketahanan tenaga kerja dalam bidang Agraria untuk mendukung dunia  Industri dan Pertanian.                                   

4.  Bimbingan usaha mandiri

5.  Pemberdayaan tenaga sukarela (tenaga guru, perawat dan pendamping di pedesaan)

6.  Teknologi tepat guna dan teknologi padat karya.

Keempat, guna mengimbangi dampak negatif berupa memburuknya ketimpangan sosial seperti yang telah ditimbulkan oleh sistem pendidikan formal, pemerintah perlu menetapkan kuota atau jatah yang dapat menjamin agar anak-anak didik yang berasal dari keluarga miskin bisa duduk di bangku pendidikan lanjutan dan tinggi.

Empat formulasi ini diharapkan mampu meniadakan atau meminimalisir hubungan kausalitas pendidikan dan pengangguran, dan menciptakan hubungan yang positif antara pendidikan dan pembangunan, sehingga lonceng kematian pendidikan pun semakin jauh. Semoga!

……………………………………………………………………………………………………………..

Sumber Pustaka :
1. Pendidikan dan Persoalan Pengangguran-Ahmad Zaenal Fanani, staf Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LKPSM) NU DIY

2. http://www.depnakertrans.go.id

3. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Drs. Siprianus Reda Lio, Kepala Dinas NAkertrans Kab. Ende.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s